Sengketa Perbatasan Malaysian-Indonesia


Beberapa hari terakhir ini, masalah sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia kembali mengemuka. Saat dua kapal nelayan berbendera Malaysia ditangkap oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang disertai aksi pencegatan oleh tiga Helikopter petugas keamanan Malaysia. Kali ini, Indonesia, melalui perintah Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad bersikap lebih tegas. Tidak mau dipaksa oleh tentara Diraja Malaysia untuk melepas warganya yang dianggap telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia, termasuk pelanggaran nelayan yang menggunakan pukat harimau (trawl). Sebuah sikap dan tindakan dari petugas kita yang patut diapresiasi.
Sikap tegas dari pihak Indonesia, memang perlu dilakukan. Namun, tampaknya ketegasan sikap saja dianggap belum cukup. Apalagi, setelah melayangkan protes melalui Kedubes RI di Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia telah menyatakan akan membawa sengketa perbatasan ini ke Mahkamah Internasional. Sebuah langkah di era presiden Soeharto yang pernah sangat disesali oleh Indonesia karena kekalahannya dari Malaysia, sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan harus rela terlepas selamanya dari pangkuan ibu pertiwi. Ini harus jadi pembelajaran bagi Indonesia saat ini, dan ke depan dalam menjaga tiap jengkal wilayah negara yang dimilikinya.

Belajar dari Kasus Sipadan-Ligitan
Alasan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Indonesia, didasarkan atas gabungan dari pendekatan security approach dan prosperity approach dengan basis pendekatan lingkungan hidup (environment approach. Yakni mengacu pada pertimbangan “effectivitee”, bahwa pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif yang nyata sebagai wujud kedaulatannya, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930-an, dan operasi mercusuar yang dilakukan sejak awal tahun 1960-an (Wirayudha, 2002).
Sebuah tamparan keras bagi Indonesia, sekaligus menyadarkan bahwa selama ini kita telah menelantarkan wilayahnya sendiri yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Padahal, sebagai sebuah negara kepulauan yang berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai.

Wilayah Perbatasan RI
Wilayah daratan RI berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan tersebut berada di pulau Kalimantan, Irian dan Timor. Terdapat empat provinsi perbatasan dan 15 Kabupaten/Kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari segi kondisi geografis, demografis, sosial, politik, ekonomi dan budaya.
Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste. Kawasan–kawasan perbatasan laut pada umumnya ditandai berdasarkan keberadaan pulau-pulau terluar, dimana Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Dari 92 pulau terluar yang tersebar di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten, ada 12 pulau di antaranya yang terdapat di 7 Provinsi dan 9 Kabupaten yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi rawan konflik di bidang geografis, ekonomi, dan keamanan . Ke-12 pulau tersebut, antara lain Pulau Rondo yang berbatasan dengan Samudera Hindia, Pulau Berhala yang berbatasan dengan Selat Malaka, dan Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura.
Khusus, untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, pengalaman selama ini menunjukkan beberapa fakta yang tak terbantahkan, yang kian memperkuat akan perlunya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pulau terluar dan wilayah perbatasan. Lepasnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke tangan Malaysia pada tahun 2002, melalui keputusan Mahkamah Internasional, menunjukkan bukti kuat bahwa Indonesia dianggap telah mengabaikan atau bahkan menelantarkan kedua pulau yang sebelumnya diklaim sebagai wilayah miliknya. Bergesernya sejumlah tapal batas di sepanjang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur, oleh sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit Malaysia yang “nakal” merupakan bukti lain mengenai ancaman serius atas keutuhan wilayah NKRI.
Bahkan, meskipun antara pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat membentuk General Border Committee (GMB) yang sudah bekerja dengan maksimal, termasuk pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri tahun kemarin (2010) setelah terjadi sengketa perbatasan, yang disertai dengan barter nelayan antar kedua negara, namun tetap saja masih menyisakan sekurangnya sepuluh masalah perbatasan yang berpotensi mengurangi keutuhan wilayah NKRI. Kesepuluh masalah perbatasan tersebut adalah (1) Pulau Sebatik, masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dimana terjadi penyimpangan patok pilar perbatasan yang berpotensi mengurangi wilayah Indonesia seluas 120 Ha; (2) Sungai Simantipal (Nunukan, Kaltim), dimana Malaysia menuntut daerah aliran sungai (DAS) sekitar 6.000 Ha; (3) Sungai Sinapad, Kabupaten Nunukan Kaltim; (4) Sungai Buan, berpotensi menyebabkan kehilangan wilayah daratan sekitar 1.500 Ha; (5) Gunung Jagoi Pokok Payung; (6) Gunung Raya; (7) Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu; (8) Batu Aum, Kabupaten Bengkayang; (9) Dangkalan Niger Gosong, Propinsi Kalimantan Barat; (10) dan Kesepakatan batas laut di sekitar Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Langkah yang perlu dilakukan
Dalam kaitan ini, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA), membangun infrastruktur dan sarana perhubungan, serta pembinaan wilayah dan pertahanan. Khusus untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak dapat dihuni, namun sangat rawan sengketa dengan negara tetangga, seperti di kawasan Ambalat, yang diklaim juga oleh Malaysia, pemerintah pusat perlu menetapkannya sebagai wilayah karantina, salah satunya dengan memasang mercusuar.
Selain itu, perlu pula dikembangkan kegiatan ekonomi di di kawasan pulau-pulau terluar atau wilayah perbatasan, terutama kawasan yang memiliki kandungan sumber daya alam tambang dan minyak. Indonesia harus mengerahkan dana dan upaya secara terpadu untuk mengamankan wilayahnya sendiri, antara lain untuk membangun pos-pos pengamatan dan pembangunan mercusuar, baik di darat maupun di laut, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kehadiran kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, menurut Juwono Soedarsono (mantan Menhan), merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. “Kehadiran kegiatan ekonomi” kata Juwono lagi “adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan efektif”.
Upaya lain dari pemerintah pusat dalam melindungi pulau-pulau terluar adalah dengan cara melaporkan keberadaan sekitar 3.047 pulau terluar Indonesia kepada UN Working Group of Expert on Geographical Names, sebuah badan khusus milik PBB yang mencatat nama-nama pulau sebuah negara. Sepanjang tahun 2006 saja pemerintah telah berhasil menamai sekurangnya 1.466 pulau kecil terluar di wilayah RI di antara 8.168 pulau terluar yang belum bernama. Penamaan tersebut, tentu saja berdasarkan atas Perpres No. 78 Tahun 2005. Sebuah langkah kecil, namun memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tegas Saja, Belum Cukup !
Masalah wilayah perbatasan memang perlu segera memperoleh pehatian, karena ternyata tidak saja rawan atas sengketa dan pencaplokan wilayah oleh negara lain. Namun, jika tidak diurus dan dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan banyak masalah lainnya. Antara lain, adalah kerawanan pencurian ikan dan pembalakan liar hutan, penyelundupan barang secara ilegal, rawan terjadinya kejahatan, seperti human traficking, penyelundupan narkoba, kegiatan perompakan di lautan, dan kemungkinan adanya kegiatan teroisme.
Inilah maknanya bagi kita. Bahwa masalah sengketa perbatasan dengan Malaysia, yang kembali mencuat akhir-akhir ini, masih merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh Indonesiai. Agar keutuhan wilayah negeri ini tetap terjaga dan lestari. Agar sebuah penyesalan mengenai kehilangan wilayah, tidak lagi terulang lagi. Tidak cukup hanya dengan sikap tegas, unjuk kekuatan, atau bahkan hanya dengan sekedar luapan sikap yang emosional.

Sumber:

0 komentar:

Copyright © 2012 Reza Dicky Arfian.